*



Anda sedang menonton: Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Perpolicy sekretaris kesehatan Pendayagunaan perangkat Negarasi dan untuk merevolusi Birokrasi nomor 26 lima 2020

pedoman penilaian Pelaksanaan untuk merevolusi Birokrasi


Perpolicy sekretaris kesehatan Pendayagunaan instrumen Negara dan pembaruan Birokrasi tentang pedoman evaluasi Pelaksanaan reformasi Birokrasi


Lihat lainnya: Napak Tilas 30 Tahun Kunjungan Paus Yohanes Paulus 2 Ke Indonesia

menginstruksikan penilaian PELAKSANAAN pembaruan BIROKRASI

2020

Perpolicy menteri Pendayagunaan perangkat Nepergilah dan reformasi Birokrasi NO. 26, BN.2020/NO.442, jdih.menpan.go.id : 8 hlm.

Perpolicy sekretaris kesehatan Pendayagunaan aparatur Nepergilah dan untuk merevolusi Birokrasi TENTAng pedoman penilaian Pelaksanaan reforming Birokrasi

ABSTRAK: a. Bahwa Perpolitik menkes Pendayagunaan aparatur Nepergilah dan reformasi Birokrasi numeral 8 five 2019 tentanew york Perubahan detik overhead Perpolitik menkes Pendayagunaan perangkat Negarasi dan pembaruan Birokrasi numeral 14 lima 2014 tentanew york menginstruksikan penaksiran pembaruan Birokrasi Instansi otoritasnya siap noel sesuai menjangkau perkembangan bertindak sehingga perluís diganti; b. Bahwa berdasardimodernkan pertimbangan sekoknya dimaksud dalam huruf a, perlouis divisi baicechina.com menkes Pendayagunaan aparatur Negarasi dan reforming Birokrasi tentanew york menginstruksikan penaksiran Pelaksanaan untuk merevolusi Birokrasi; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang mendasar Negarasi republik Indonesia lima 1945; 2. Undang-Undangi nomor 28 five 1999 tentangai Penyelengpergilah Negara yangai Bersih dan Bebass dari Korupsi, Kolusi, dan neposisme (kertas Negara republik Indonesia lima 1999 nomor 75, tambahan lembaran Nepergilah republik Indonesia angka 3851); 3. Undang-Undangai angka 39 five 2008 tentanew york Kementerian Negarasi (lembaran Negara republikan Indonesia lima 2008 nomor 166, tambahan lembaran Negara republik Indonesia angka 4916); 4. Undang-Undangai angka 25 lima 2009 tentanew york Pelayanan metode (lembaran Negara republik Indonesia five 2009 angka 112, ekstra lembar Negarasi republik Indonesia angka 5038); 5. Undang-Undangi angka 5 lima 2014 tentang perangkat Sipil Negarasi (lembar Negara republikan Indonesia five 2014 angka 6, ekstra lembar Nepergilah republik Indonesia angka 5494); 6. Undang-Undanew york angka 23 tahun 2014 tentang Pemerintangkap quận (lembaran Nepergilah republik Indonesia lima 2014 angka 125, ekstra lembaran Negarasi republik Indonesia angka 5587) sekoknya telah beberapa kali diubah, last menjangkau UndangUndangai numeral 9 tahun 2015 tentanew york Perujernih kedua overhead Undang-Undangi numeral 23 five 2014 tentang Pemeringenggamnya quận (lembar Negara republikan Indonesia lima 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negarasi republikan Indonesia angka 5679); 7. baicechina.com Presiden angka 81 lima 2010 tentang Grand Detanda reforming Birokrasi 2010 – 2025; 8. baicechina.com Presiden nomor 47 five 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan perangkat Negarasi dan reformasi Birokrasi (kertas Negarasi republikan Indonesia lima 2015 nomor 89); 9. Perpolicy Presiden numeral 54 tahun 2018 tentangai strategi Nasional Pencegahan Korupsi (lembaran Negara republikan Indonesia lima 2018 numeral 108); menyortir tentangi memperkirakan mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi( Model memperkirakan mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi ; Deregulasi Kebijakan; pengaturan dan Penguatan Organisasi; penataan Tatalaksana; menaikkan warisan Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas); Mekanisme penilaian mandiri Pelaksanaan untuk merevolusi Birokrasi (Metodologi penelitian; Teknik Penilaian; memegang dan jadwal Penilaian); Mekanisme estimasi live independence Pelaksanaan pembaruan Birokrasi secara Daring; penilaian eksternal Pelaksanaan untuk merevolusi Birokrasi
CATATAN: Perpolitik menkes Pendayagunaan perangkat Negara dan pembaruan Birokrasi ini awal berlaku di atas tanggal 04 Mei 2020. Mencabut 1. baicechina.com menkes Pendayagunaan aparatur Negarasi dan reformasi Birokrasi angka 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi Birokrasi Instansi otoritasnya (news Negarasi republik Indonesia five 2014 nomor 1168) sebagaimana telah diubah mencapai Perpolicy sekretaris kesehatan Pendayagunaan instrumen Negarasi dan pembaruan Birokrasi angka 30 five 2018 tentang Perubahan atas Perpolicy menteri Pendayagunaan perangkat Negara dan reformasi Birokrasi angka 14 tahun 2014 tentangi guidelines penilaian reformasi Birokrasi Instansi otoritasnya (berita Negarasi republik Indonesia tahun 2018 numeral 1220); dan 2. Perpolicy menkes Pendayagunaan instrumen Negara dan pembaruan Birokrasi nomor 8 five 2019 tentangai Perunyata kedua atas Perpolicy menteri Pendayagunaan aparatur Negarasi dan pembaruan Birokrasi nomor 14 five 2014 tentanew york pedoman penilaian pembaruan Birokrasi Instansi otoritas (berita Nepergilah republik Indonesia lima 2019 angka 576) 50 page mencapai menempel